INDONESIA PEMBSHARUAN, KOTAKUPANG – Bank Indonesia (BI) memperkuat perannya dalam mendorong transformasi ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui riset, penguatan kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor. Komitmen ini diwujudkan melalui Kajian dan Riset Kebijakan Ekonomi Nusa Tenggara Timur (KARSA NUSA) 2026 yang mendapat dukungan Pemerintah Provinsi NTT.
Final Conference KARSA NUSA 2026 berlangsung di Hotel Aston Kupang, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini menghimpun pemerintah, akademisi, peneliti, dan pelaku usaha untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi berbasis riset.
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengatakan KARSA NUSA menjadi ruang untuk menghasilkan kajian berkualitas yang dapat mendukung perumusan kebijakan strategis dan menjawab tantangan ekonomi daerah.
Antusiasme terhadap program ini terlihat dari masuknya 251 karya ilmiah, terdiri atas 182 paper kategori umum dan 69 paper mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.
BI berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti sebagai kajian akademis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi konkret untuk memperkuat struktur ekonomi, mengoptimalkan potensi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi peran BI dalam mendorong pengembangan riset ekonomi daerah. Menurutnya, riset menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi persoalan, dan menyusun program yang tepat sasaran.
Salah satu kajian yang dipaparkan dalam forum tersebut membahas peluang penerapan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di NTT. Penelitian bersama tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana itu mengkaji potensi pengembangan logistik, perdagangan lintas batas, dan agroindustri pangan.
Selain diseminasi hasil riset, kegiatan ini juga menghadirkan diskusi publik mengenai masa depan ekonomi NTT, dengan fokus pada penguatan struktur ekonomi, transformasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui KARSA NUSA 2026, BI menegaskan pentingnya riset sebagai landasan pengambilan kebijakan ekonomi daerah. Sinergi BI, Pemprov NTT, akademisi, dan dunia usaha diharapkan mampu menghasilkan langkah pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjuta. (**)
