INDONESIA PEMBAHARUAN, KOTA KUPANG – Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang menyiapkan strategi komunikasi publik berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.
Strategi ini diarahkan agar informasi mengenai perubahan iklim dan kebencanaan dapat diterima masyarakat secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami. Dengan demikian, warga tidak hanya mengetahui ancaman yang dihadapi, tetapi juga mampu mengambil langkah antisipasi dalam kehidupan sehari-hari.
Ketua Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta yang akrab disapa Andre Otta, menjelaskan bahwa strategi komunikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan Pokja, termasuk pembelajaran dari kunjungan ke Filipina.
Hasil pembelajaran itu kemudian dibahas kembali dalam diskusi Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (16/10/2026), untuk merumuskan langkah konkret yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Menurut Andre, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu, penyampaian informasi tidak boleh hanya bersifat formal atau menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami warga.
“Informasi perubahan iklim harus disampaikan dengan bahasa sederhana, materi yang relevan, dan cara komunikasi yang mudah dipahami masyarakat,” demikian penekanan strategi yang dibahas dalam Pokja tersebut.
Ia menilai, edukasi perubahan iklim perlu dikaitkan dengan persoalan nyata yang dijumpai masyarakat setiap hari, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, pencemaran lingkungan, perubahan kondisi cuaca, hingga dampaknya terhadap wilayah pesisir dan laut.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan serta mengurangi risiko bencana.
Libatkan Komunitas, Media, dan Pemerintah
Andre juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem komunikasi publik yang berkelanjutan.
Kerja sama tersebut perlu didukung pembagian peran yang jelas dan penyampaian informasi yang konsisten. Dengan begitu, pesan mengenai perubahan iklim dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk warga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.
Berbagai saluran komunikasi dapat dimanfaatkan, mulai dari media daring, media sosial, hingga pendekatan langsung melalui komunitas dan kelompok masyarakat di tingkat kelurahan maupun lingkungan.
Namun, penggunaan berbagai saluran tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik penerima informasi. Materi yang disampaikan harus sederhana, relevan, dan tidak membingungkan agar pesan yang diterima masyarakat sesuai dengan tujuan edukasi.
Selain penyebaran informasi, evaluasi terhadap respons masyarakat menjadi bagian penting dari strategi komunikasi publik tersebut.
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dipahami, apakah pesan edukasi menjawab kebutuhan warga, serta perubahan perilaku apa yang mulai terlihat setelah program dijalankan.
Dengan evaluasi yang berkelanjutan, Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang dapat mengidentifikasi kekurangan dalam penyampaian informasi dan memperbaiki pendekatan komunikasi agar semakin efektif.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan.
Pada akhirnya, keberhasilan program perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh tersedianya strategi dan dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat serta mendorong keterlibatan warga dalam tindakan nyata.Melalui strategi komunikasi Berbasis kota Kupang Perkuat Komunikasi Publik, Sasar 12 Kelurahan sebagai Proyek Percontohan
Dalam kesempatan itu Program Manager Capacity Indonesia, Fransiska Falentina Sugi menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik perlu diukur dari kesesuaian informasi dengan kebutuhan masyarakat serta tindakan yang dilakukan setelah informasi diterima.
Menurut Fransiska, sebelum informasi disebarluaskan, perlu dilakukan penilaian terhadap materi dan kebutuhan kelompok sasaran. Dengan demikian, pesan yang disampaikan dapat dipahami, tepat sasaran, dan mendorong masyarakat mengambil tindakan nyata.
Dalam diskusi tersebut, persoalan sampah menjadi salah satu contoh penting. Masyarakat perlu memahami bahwa sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat mengalir ke kali hingga laut, merusak ekosistem, serta menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang.
Edukasi publik, menurutnya, tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi. Masyarakat harus memahami hubungan antara perilaku sehari-hari dan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk tanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu membangun gerakan bersama untuk melakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan lingkungan dan sosial. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi subjek utama perubahan.
Sementara itu, perwakilan pemerintah dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa Pemkot Kupang telah memiliki berbagai saluran komunikasi publik, mulai dari kerja sama dengan lebih dari 40 media massa, media daring dan elektronik, konsultan media sosial, radio, hingga papan reklame atau billboard.
Berbagai saluran tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, pelayanan, dan kondisi terkini yang perlu diketahui masyarakat. Salah satu contohnya adalah penyampaian informasi terkait ketersediaan dan peningkatan kuota BBM di Kota Kupang, yang dilakukan melalui sejumlah instrumen komunikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjebak dalam keresahan akibat informasi yang tidak akurat.
Meski demikian, Pemkot Kupang menilai bahwa banyaknya saluran komunikasi belum cukup untuk menjamin informasi benar-benar dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, strategi komunikasi ke depan akan lebih memperhatikan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran.
12 Kelurahan Jadi Percontohan
Dalam sesi diskusi, perwakilan pemerintah menjelaskan bahwa program komunikasi publik tersebut masih dalam tahap perencanaan konsep dan penentuan strategi pelaksanaan. Oleh sebab itu, target perubahan perilaku masyarakat belum dapat dinyatakan dalam angka persentase.
Sebagai langkah awal, program akan difokuskan pada 12 kelurahan dari total 51 kelurahan di Kota Kupang. Wilayah tersebut akan menjadi proyek percontohan untuk menguji efektivitas penyampaian informasi, mengukur respons masyarakat, serta memperoleh umpan balik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.
Pendekatan yang digunakan akan berbasis komunitas agar informasi lebih mudah diterima dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Sasaran edukasi mencakup petani, nelayan, pemuda, mahasiswa, kelompok lanjut usia, hingga penyandang disabilitas.
Aspek inklusivitas juga menjadi perhatian penting. Informasi publik perlu disesuaikan agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan kebutuhan yang berbeda, termasuk penyandang tunarungu dan penyandang disabilitas fisik. Keluarga dan lingkungan sekitar juga perlu dilibatkan agar mereka memahami cara memberikan dukungan ketika menghadapi situasi tertentu.
Penyampaian informasi juga akan dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti imbauan membersihkan selokan menjelang musim hujan untuk mencegah penyumbatan dan genangan air. (Novie)
