INDONESIA PEMBAHARUAN, KOTA KUPANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong DPRD melakukan koreksi besar terhadap pola belanja dan penggunaan anggaran lembaga legislatif. Di tengah tekanan fiskal yang semakin berat, Gerindra menilai DPRD harus menjadi contoh dalam menjalankan efisiensi, bukan hanya meminta pemerintah melakukan penghematan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT, Muhammad Supriyadin Pua Rake, menegaskan bahwa usulan pembatasan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah maksimal tiga kali dalam setahun bukan sekadar soal membatasi frekuensi perjalanan.
“Ini soal keberanian DPRD melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Kalau rakyat diminta berhemat, maka DPRD juga harus berani berhemat,” tegasnya.
Menurut Gerindra, kondisi fiskal NTT saat ini menuntut keberanian dalam menentukan skala prioritas. Anggaran daerah, kata dia, harus lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, infrastruktur dasar hingga perlindungan sosial.
Jangan hanya pemerintah yang diminta efisien. DPRD juga harus memberi contoh.
Partai Gerindra mengusulkan perjalanan dinas luar NTT dibatasi maksimal tiga kali dalam setahun dan hanya dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar strategis. Setiap perjalanan harus memiliki tujuan, urgensi serta hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kalau sesuatu bisa diselesaikan melalui komunikasi daring, tidak perlu membeli tiket pesawat. Jangan gunakan anggaran rakyat untuk kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan dari Kupang,” ujar Muhammad Supriyadin Pua Rake.
Gerindra juga menyoroti budaya studi banding, konsultasi maupun kunjungan kerja yang dinilai perlu dievaluasi secara serius. Perjalanan dinas tidak boleh menjadi rutinitas administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Bukan soal boleh atau tidak boleh bepergian, tetapi soal perlu atau tidak perlu.
Efisiensi, lanjut Supriyadin, juga tidak boleh berhenti pada pemangkasan perjalanan dinas. Berbagai belanja pendukung DPRD seperti kegiatan seremonial, rapat di luar kantor, seminar, percetakan, konsumsi dan belanja lainnya yang tidak mendesak harus dibedah kembali.
“Setiap rupiah yang bisa dihemat harus jelas ke mana dikembalikan. Jangan sampai perjalanan dinas dipotong, tetapi anggarannya hanya dipindahkan ke pos belanja lain,” katanya.
Partai Gerindra ingin penghematan tersebut memiliki dampak yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh rakyat.
Anggaran yang berhasil dihemat, menurut Gerindra, harus diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, memperkuat pelayanan kesehatan, membantu masyarakat terdampak bencana, melindungi kelompok rentan serta memperkuat pelayanan dasar.
Gerindra juga mengingatkan DPRD agar tidak terjebak pada ukuran produktivitas yang keliru.
Produktivitas anggota DPRD, kata Supriyadin, tidak seharusnya diukur dari seberapa sering melakukan perjalanan dinas, tetapi dari seberapa besar persoalan rakyat yang mampu diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Karena itu, Fraksi Gerindra juga mendorong transparansi penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD. Publik harus dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan apa hasil yang diperoleh dari setiap perjalanan.
Namun Gerindra menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghapus seluruh perjalanan dinas.
“Tidak semua perjalanan dinas itu buruk. Ada perjalanan yang memang penting untuk memperjuangkan kepentingan NTT ke pemerintah pusat. Yang harus dihentikan adalah perjalanan tanpa urgensi, tanpa hasil yang terukur dan hanya menghabiskan uang rakyat,” tegas Supriyadin.
Menurutnya, usulan tersebut harus menjadi momentum bagi seluruh fraksi dan pimpinan DPRD NTT untuk melakukan pembenahan secara bersama-sama.
“Kita tidak punya legitimasi moral meminta rakyat hidup hemat kalau lembaga politiknya sendiri tidak berani berhemat,” tegasnya.
Gerindra menilai politik anggaran di tengah tekanan fiskal harus kembali pada prinsip sederhana: yang bisa dihemat, harus dihemat; yang tidak mendesak, harus ditunda; dan uang rakyat harus sebesar-besarnya kembali untuk kepentingan rakyat.
“DPRD harus berani memulai dari dirinya sendiri. Karena rakyat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi membutuhkan keberpihakan yang nyata dalam setiap rupiah anggaran,” pungkas Supriyadin.(**)
