INDONESIA PEMBAHARUAN, KOTA KUPANG, Dari Mimbar ke Jalanan: PASTIJA NTT Dorong Gereja Hadir di Tengah Gereja tidak boleh hanya bersuara dari mimbar. Suara kenabian harus hadir di tengah persoalan dan penderitaan rakyat.
Pesan itu mengemuka dalam Webinar “Gereja dan Negara: Suara Kenabian dan Tanggung Jawab Bersama” yang digelar Persekutuan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta Nusa Tenggara Timur (PASTIJA NTT), Jumat (4/9/2026).
Webinar dalam rangka Temu Alumni dan Dies Natalis ke-92 STFT Jakarta itu menghadirkan tiga pembicara, yakni Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe, anggota Dewan Pengarah BPIP RI; Ir. Emilia J. Nomleni, Ketua DPRD NTT periode 2024–2029; dan Pdt. Samuel Pandie, M.Th., Ketua Majelis Sinode GMIT periode 2024–2027.
Diskusi yang dimoderatori Tony Fanggidae, Ph.D. berlangsung sekitar empat jam dan diikuti 78 peserta dari kalangan teolog, pendeta, mahasiswa, pemuda gereja, aktivis, pemerhati sosial hingga politisi.
Ketua PASTIJA NTT, Pdt. Desiana Rondo Effendy, M.Th., mengatakan Dies Natalis STFT Jakarta tidak sekadar menjadi perayaan usia lembaga pendidikan teologi, tetapi juga momentum untuk melihat kembali apakah teologi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, gereja dan negara memang memiliki mandat yang berbeda. Namun, keduanya bertemu pada satu hal penting, yakni manusia yang sama.
“Gereja harus menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, tetapi jangan pernah menjaga jarak dari penderitaan rakyat,” tegas Desiana.
Ia menyebut persoalan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, bencana serta berbagai bentuk ketidakadilan membutuhkan perhatian bersama.
Desiana menegaskan, gereja tidak boleh menjadi alat legitimasi kekuasaan. Namun, suara kenabian juga tidak cukup hanya dengan mengkritik.
“Suara kenabian juga hadir ketika gereja mendampingi korban, membela yang lemah, membuka ruang bagi mereka yang tidak didengar dan bekerja bersama memperbaiki kehidupan,” ujarnya.
Yewangoe: Gereja dan Negara Melayani Manusia yang Sama
Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe menilai hubungan gereja dan negara harus terus dibangun melalui sikap kritis dan dialog.
Menurutnya, perbedaan bahkan ketegangan antara gereja dan negara merupakan hal yang wajar. Gereja dapat mengingatkan negara, begitu juga negara dapat mengingatkan gereja.
Namun, orientasi keduanya harus tetap pada kehidupan rakyat.
“Yang kita temukan adalah manusia yang sama dan yang kita layani adalah manusia,” kata Yewangoe.
Ia juga mengingatkan bahaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merusak kehidupan bernegara. Negara tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyat, sementara gereja juga tidak boleh memilih diam ketika masyarakat mengalami penderitaan.
Samuel Pandie: Gereja Harus Turun ke Tengah Rakyat
Ketua Majelis Sinode GMIT Pdt. Samuel Pandie, M.Th., mengajak gereja bergerak dari mimbar menuju pergumulan nyata masyarakat.
Dalam pemaparannya bertema “Dari Mimbar ke Pergumulan Rakyat”, Samuel mengatakan gereja dan negara memiliki panggilan yang berbeda, tetapi sama-sama diarahkan untuk menghadirkan kebaikan bagi manusia.
Ia menggambarkan gereja dan negara sebagai “satu Tuhan, dua panggilan.”
Gereja, kata Samuel, tidak cukup hanya kuat dalam kehidupan internal. Gereja harus hadir sebagai komunitas kasih yang mampu melihat persoalan rakyat dan ikut mencari solusi.
“Gereja masa depan tidak boleh hanya merenung di balik tembok suci. Gereja harus berinkarnasi ke dalam lumpur pergumulan rakyat, sebab di sanalah Kristus menanti,” ujarnya.
Emilia Nomleni: Perubahan Dimulai dari Kepedulian
Sementara itu, Ir. Emilia J. Nomleni menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendorong perubahan.
Menurutnya, perubahan tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, gereja atau lembaga politik.
“Perubahan itu tidak hanya lahir dari mimbar atau dari gedung DPR. Perubahan lahir dari kepedulian kita sehari-hari, dari keberanian kita untuk bertanya dan komitmen untuk benar-benar bergerak,” kata Nomleni.
Ia menilai gereja, negara dan masyarakat sipil memiliki peran masing-masing dalam mengawal keadilan dan memastikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat.
Jangan Berhenti di Ruang Webinar
Di akhir diskusi, moderator Tony Fanggidae mengajak peserta tidak berhenti pada percakapan di ruang Zoom.
Ia mendorong agar gagasan yang muncul dalam webinar dibawa ke gereja, kampus, komunitas maupun lingkungan kerja dan diterjemahkan dalam tindakan nyata.
Bagi PASTIJA NTT, webinar tersebut meninggalkan satu pesan penting: gereja dan negara tidak harus menjadi satu, tetapi keduanya tidak boleh kehilangan manusia sebagai pusat pengabdian.
Gereja membutuhkan keberanian untuk menyuarakan kebenaran, negara membutuhkan keberanian untuk mendengar kritik, dan keduanya dipanggil untuk menghadirkan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat.
Sebab suara kenabian bukan hanya tentang seberapa lantang ia terdengar dari mimbar, tetapi seberapa nyata ia hadir di tengah pergumulan manusia. Rakyat. ) **)
