INDONESIA PEMBAHARUAN,KOTA KUPANG-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena mulai memperkuat perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan pendekatan riset. Ia menerima tim peneliti Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT (Bapperida) di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (10/3/2026) malam.
Pertemuan tersebut menjadi momentum awal pelibatan 32 peneliti pemerintah provinsi untuk menyusun kajian ilmiah yang akan menjadi dasar evaluasi dan arah kebijakan pembangunan NTT hingga tahun 2030.
Dalam arahannya, Melki menegaskan bahwa pembangunan daerah harus memiliki parameter yang terukur sehingga capaian program dapat dinilai secara objektif.
Menurutnya, tim peneliti diminta membantu pemerintah menyusun peta jalan pembangunan lima tahun ke depan dengan melihat capaian sejak awal masa kepemimpinannya pada 2025.
“Program dan visi misi itu umum, tetapi kita harus punya ukuran yang jelas. Target lima tahun sampai 2030 harus bisa diterjemahkan ke dalam parameter yang bisa diukur setiap tahun,” kata Melki.
Melki menjelaskan bahwa kajian para peneliti akan difokuskan pada berbagai program prioritas pemerintah daerah, termasuk program nasional yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah sektor yang perlu dianalisis secara akademik, seperti: dampak program makan bergizi bagi anak terhadap ekonomi lokal, pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan koperasi dan usaha lokal, program rumah layak huni, pengembangan sektor maritim seperti garam dan rumput laut,.hingga pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya.
Selain itu, sektor pendidikan juga diminta masuk dalam kajian, termasuk upaya revitalisasi sekolah dan indikator peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Melki menilai pendekatan ilmiah penting agar kebijakan tidak hanya berbasis asumsi, tetapi didukung data dan analisis yang kuat.
“Pemerintah harus terbiasa bekerja dengan dasar ilmiah. Riset ini harus menghasilkan parameter yang bisa kita ukur dampaknya,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan kerja riset, 32 peneliti tersebut akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang menangani berbagai sektor pembangunan.
Setiap kelompok akan menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan yang nantinya bisa digunakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun organisasi perangkat daerah.
Melki juga membuka ruang bagi peneliti untuk mengangkat isu lain di luar program utama jika dianggap penting bagi pembangunan daerah.
“Tugas tim ini adalah memproduksi gagasan dan rekomendasi. Kalau hasilnya bisa menjadi kebijakan gubernur silakan, kalau cukup di level OPD juga tidak masalah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tim peneliti harus memiliki kebebasan berpikir dalam melakukan kajian, selama tetap menghasilkan produk penelitian yang konkret.
_*Peneliti Soroti Persoalan Akses Data*_
Dalam sesi dialog, peneliti kebijakan publik Wehelmina Lodia Kause menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Gubernur kepada tim peneliti.
Ia menilai pelibatan peneliti secara langsung oleh Gubernur merupakan pengalaman baru sekaligus tantangan besar bagi mereka.
“Kami siap membantu bapak Gubernur melalui penelitian yang tidak hanya menjadi dokumen pustaka, tetapi bisa dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Namun ia juga menyoroti kesulitan memperoleh data dari sejumlah Perangkat Daerah ketika melakukan penelitian di lapangan.
Menurutnya, data yang tidak mudah diakses seringkali membuat analisis menjadi kurang optimal.
“Kami menemukan banyak kesenjangan data di lapangan. Harapan kami ada dukungan agar peneliti bisa mendapatkan data yang valid dan lengkap,” katanya.
Sementara itu, peneliti lainnya Mariano A.T. Nugraha menjelaskan bahwa tim riset daerah selama ini aktif melakukan kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan program pemerintah.
Ia juga menyebut keberadaan 16 peneliti CPNS baru memperkuat kapasitas riset daerah dengan berbagai latar belakang keilmuan.
Selama ini, kata Mariano, kegiatan penelitian juga sering melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat kualitas kajian.
“Kami bersyukur dengan tambahan tenaga peneliti baru sehingga ke depan riset kebijakan daerah bisa lebih kuat,” ujarnya.
_*Hasil Riset Jadi Dasar Kebijakan*_
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Melki menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan dukungan agar tim peneliti dapat bekerja maksimal, termasuk kemungkinan penguatan regulasi bila diperlukan.
Ia berharap hasil penelitian tidak berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah.
“Kalau ada ide bagus, kita cari jalan agar bisa dijalankan. Intinya jangan sampai urusan administratif menghambat kerja riset,” kata Melki.
Dengan pelibatan tim peneliti ini, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan kebijakan pembangunan daerah ke depan semakin berbasis data dan analisis ilmiah, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(*Novie)
