INDONESIA PEMBAHARUAN,KOTA KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.600.000. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Namun, kenaikan upah minimum tersebut dinilai perlu diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTT, Bobby Pitoby mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penetapan kenaikan upah minimum, tetapi juga harus melihat kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Menurut Bobby pada saat jumpa pers jumat 20/11/2026 di lobi kantor Gubernur bersama Gubermur NTT kondisi anggaran belanja negara yang saat ini belum stabil serta kebijakan efisiensi anggaran yang masih menjadi polemik berpotensi memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat.
Ia menilai, kenaikan UMP sebesar 5,97 persen belum tentu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak didukung dengan pengelolaan anggaran pemerintah yang baik.
"Pemerintah juga harus melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi saat ini. Kondisi anggaran belanja negara yang belum stabil dan kebijakan efisiensi anggaran tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," demikian pandangan Bobby terkait kebijakan kenaikan UMP 2027.
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan dampak kebijakan pengaturan belanja dan efisiensi anggaran terhadap aktivitas ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada aktivitas usaha dan perputaran ekonomi daerah.
Bobby menegaskan, peningkatan upah pekerja harus berjalan seiring dengan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak.
Sebab, apabila belanja pemerintah mengalami tekanan dan aktivitas ekonomi melambat, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha, tenaga kerja, hingga masyarakat kecil.
Karena itu, pemerintah diharapkan mampu mengatur belanja negara dan daerah secara tepat, sehingga kebijakan efisiensi anggaran tidak justru menghambat perputaran ekonomi masyarakat.
Sementara itu, penetapan UMP NTT 2027 dilakukan melalui keputusan Gubernur NTT setelah melewati pembahasan dan rapat bersama pihak-pihak terkait.
Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh pemberi kerja, baik instansi pemerintah, perusahaan swasta, badan usaha maupun pemberi kerja perorangan, wajib mematuhi standar upah minimum yang telah ditetapkan.
UMP 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahannya mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.
Perusahaan yang selama ini telah memberikan upah di atas ketentuan UMP juga tidak diperkenankan menurunkan besaran upah pekerja dengan alasan adanya penetapan upah minimum yang baru.
Ketentuan UMP NTT Tahun 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan pembayaran upah minimum di wilayah masing-masing.
Kenaikan UMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, sebagaimana menjadi perhatian Apindo NTT, kebijakan pengupahan juga harus didukung stabilitas ekonomi, pengelolaan anggaran yang tepat, serta keberpihakan terhadap keberlangsungan dunia usaha.
Dengan demikian, peningkatan upah tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTT.(Novie)
