INDONESIA PEMBAHARUAN, JAKARTA – Komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memperluas akses pelayanan kesehatan jiwa mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkot Kupang atas upaya pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).
Penghargaan tersebut diterima pada 17 November 2026 dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta.
Pengakuan ini tidak terlepas dari berbagai langkah yang dilakukan Pemkot Kupang dalam membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang menjangkau masyarakat hingga ke lingkungan tempat tinggal pasien. Penanganan dilakukan mulai dari deteksi dini, pengobatan, pendampingan, hingga rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, mengatakan pelayanan kesehatan jiwa menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah melalui penguatan peran puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Menurutnya, puskesmas tidak hanya memberikan pelayanan pengobatan, tetapi juga berperan melakukan identifikasi awal terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa.
Berbagai layanan telah dikembangkan, di antaranya skrining kesehatan mental menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), Posyandu Jiwa, konsultasi awal, pemberian obat dasar, kunjungan rumah, serta rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.
Bahkan, sejumlah puskesmas mulai mengintegrasikan pelayanan psikolog klinis untuk memperluas akses masyarakat terhadap penanganan kesehatan mental.
"Pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Kami juga melakukan kunjungan rumah untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak," jelas Retnowati.
Ia mengungkapkan, informasi mengenai warga yang mengalami gangguan jiwa diperoleh melalui berbagai jalur, termasuk laporan masyarakat dan aparat kelurahan.
Setelah menerima laporan, Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan dokter dan psikolog untuk mendatangi langsung rumah pasien. Langkah ini terutama dilakukan terhadap pasien dengan kondisi berat, termasuk mereka yang masih mengalami pemasungan.
Penanganan pasien pasung menjadi salah satu perhatian karena membutuhkan pendekatan medis dan pendampingan yang tepat. Untuk itu, Dinas Kesehatan turut membangun koordinasi dengan rumah sakit jiwa agar pasien memperoleh pelayanan sesuai kondisi kesehatannya.
"Kami tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Terutama bagi pasien yang sedang dipasung, kami melakukan koordinasi dengan dokter, psikolog, dan rumah sakit jiwa agar mereka bisa mendapatkan penanganan yang semestinya," ungkapnya.
Tidak hanya menyangkut pelayanan medis, Pemkot Kupang juga memperhatikan persoalan pembiayaan agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses pengobatan.
Dinas Kesehatan membantu proses pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien yang membutuhkan dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi diharapkan tidak menjadi alasan bagi pasien untuk kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan.
Retnowati menjelaskan, pelayanan kesehatan jiwa di Kota Kupang dijalankan melalui tiga pendekatan, yakni promotif dan preventif, kuratif, serta rehabilitatif.
Pada tahap promotif dan preventif, pemerintah melakukan edukasi kesehatan mental, penyuluhan kepada masyarakat, serta upaya mengurangi stigma terhadap ODGJ. Pendekatan ini penting agar masyarakat semakin memahami persoalan kesehatan jiwa dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien.
Sementara itu, pendekatan kuratif dilakukan melalui pengobatan medis, psikoterapi, konseling, serta pemantauan berkala untuk memastikan pasien menjalani pengobatan secara teratur.
Adapun pendekatan rehabilitatif diarahkan pada pemulihan kondisi psikososial pasien agar mereka dapat kembali menjalankan kehidupan sosial secara lebih mandiri.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kesehatan bekerja sama dengan psikiater dan psikolog melalui perjanjian kerja sama (PKS). Program rehabilitasi juga melibatkan pemberdayaan berbasis masyarakat serta pelatihan kemandirian bagi ODGJ.
Selain itu, layanan konsultasi psikiater, psikolog, dan kebutuhan obat-obatan terkait gangguan jiwa dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penghargaan dari Kementerian Kesehatan ini menjadi dorongan bagi Pemkot Kupang untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan jiwa, baik melalui fasilitas kesehatan maupun pelayanan langsung di tengah masyarakat.
Sebab, persoalan kesehatan jiwa bukan hanya urusan pengobatan medis, tetapi juga menyangkut kepedulian sosial, perlindungan hak pasien, serta kesempatan bagi setiap warga untuk memperoleh kehidupan yang layak.
Pemkot Kupang diharapkan terus memperluas jangkauan pelayanan agar tidak ada masyarakat dengan gangguan jiwa yang terabaikan, termasuk mereka yang membutuhkan penanganan khusus dan pendampingan berkelanjutan.
Kesehatan jiwa adalah hak setiap warga. Penanganan yang manusiawi, akses pengobatan, dan rehabilitasi menjadi bagian penting dalam memastikan ODGJ dapat kembali hidup. (**)
