INDONESIA PEMBAHARUAN, KUPANG – Dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang berinisial S di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian serius publik. Peristiwa yang disebut terjadi pada 3 November 2026 di dalam ruang kerja tersebut kini mendapat sorotan dari kalangan legislatif dan tokoh masyarakat.
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan peserta magang di lingkungan pemerintahan, tanggung jawab pejabat publik, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari dugaan kekerasan seksual dan penyalahgunaan relasi kuasa.
Anggota DPRD NTT Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ana Waha Kolin, menyampaikan keprihatinan mendalam atas informasi dugaan tersebut.
Kepada media ini , Sabtu (14/11/2026), Ana menegaskan bahwa apabila dugaan itu terbukti benar, pihak yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
"Kalau informasi ini benar, maka ini persoalan serius. Saya sebagai perempuan, anggota DPRD, sekaligus pemerhati perempuan dan anak, sangat prihatin. Anak ini datang untuk belajar, menjalani praktik magang, dan memperoleh pengalaman kerja. Bukan untuk mengalami peristiwa yang justru dapat meninggalkan trauma," tegas Ana.
Menurutnya, perkara ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal kantor semata. Kebenaran informasi harus diungkap melalui pemeriksaan objektif, profesional, dan transparan dengan tetap mengutamakan keselamatan serta kepentingan korban.
Ana meminta UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang telah menerima laporan keluarga korban memastikan pendampingan berjalan maksimal, termasuk memberikan dukungan psikologis agar korban dapat menyampaikan keterangannya tanpa rasa takut maupun tekanan.
"Yang harus dipastikan adalah kebenaran materiilnya. Bagaimana peristiwa itu terjadi, di mana, dalam situasi apa, dan ketika korban sedang melakukan kegiatan apa. Semua harus didalami secara serius. Korban perlu didampingi secara psikologis supaya bisa menyampaikan apa yang dialaminya tanpa rasa takut," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa posisi korban yang berhadapan dengan seseorang yang diduga memiliki jabatan lebih tinggi dapat menimbulkan ketimpangan relasi kuasa. Karena itu, negara dan institusi pemerintahan harus hadir memberikan perlindungan, bukan membiarkan korban menghadapi persoalan seorang diri.
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIMINTA TIDAK DIAM
Ana selanjutnya meminta Gubernur NTT Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma mengaktifkan perangkat pemerintahan yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap aparatur sipil negara.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin maupun dugaan tindak pidana, kedua mekanisme penanganan tersebut harus berjalan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
"Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai masalah internal kantor semata. Jika ada dugaan tindak pidana, saya justru menganjurkan agar ditempuh langkah hukum melalui laporan kepada kepolisian supaya semuanya dapat diusut sampai tuntas. Harus ada kepastian hukum dan jangan sampai kejadian serupa terulang," tandasnya.
TOKOH MASYARAKAT: JANGAN ADA TEKANAN TERHADAP KELUARGA KORBAN
Sorotan serupa datang dari seorang tokoh masyarakat NTT yang menyatakan keprihatinan sekaligus mengecam keras dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang tersebut.
Menurutnya, pejabat pemerintahan seharusnya menjadi teladan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, termasuk generasi muda yang sedang menjalani proses pembelajaran di lingkungan birokrasi.
"Anak ini datang untuk belajar dan mendapatkan pengalaman. Kalau benar terjadi pelecehan di dalam ruang kerja pemerintahan, ini persoalan yang tidak boleh dianggap ringan. Masyarakat sekarang menunggu langkah Gubernur. Jangan hanya diam," ungkapnya.
Ia juga meminta agar kondisi sosial dan ekonomi keluarga korban tidak menjadi alasan yang membuat mereka kesulitan mendapat keadialn. (Tim)
