INDONESIA PEMBAHARUAN, KUPANG –10-10-2026- Kelangkaan Pertalite dan antrean panjang di sejumlah SPBU di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo. Ia mendesak pemerintah pusat dan PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
Winston menegaskan, persoalan kelangkaan Pertalite tidak boleh hanya dipandang sebagai gangguan pasokan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan energi dengan harga terjangkau.
“Ini bukan sekadar persoalan Pertalite kosong atau antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut tanggung jawab negara menjamin akses energi yang terjangkau bagi rakyat. Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar, sementara solusi nyata belum dirasakan,” tegas Winston, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Ia menduga, salah satu faktor yang perlu ditelusuri adalah kebijakan pengurangan kuota Pertalite secara nasional. Berdasarkan keterangan BPH Migas kepada Komisi XII DPR RI, kuota Pertalite nasional pada 2026 turun sekitar 6,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Winston, pemerintah perlu menjelaskan apakah pengurangan kuota tersebut berdampak terhadap alokasi BBM untuk NTT, sekaligus memastikan bahwav kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tetap terpenuhi.
“Kalau kuota nasional dikurangi sementara kebutuhan masyarakat meningkat, pemerintah harus menjelaskan apakah alokasi untuk NTT masih mencukupi. Jangan sampai kebijakan di tingkat pusat justru menambah beban masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah dan Pertamina tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa kelangkaan hanya disebabkan oleh meningkatnya konsumsi, aktivitas pengecer, atau kendala distribusi. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan alokasi, pola penyaluran, dan antisipasi kebutuhan BBM dinilai penting untuk menemukan akar persoalan.
Winston juga menyoroti dampak kelangkaan Pertalite terhadap kehidupan masyarakat kecil. Pengemudi ojek, petani, nelayan, hingga pedagang sangat bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ketika Pertalite sulit diperoleh di SPBU, masyarakat berisiko membeli BBM dengan harga lebih tinggi dari pengecer. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya transportasi, mendorong kenaikan harga barang, serta mengurangi pendapatan keluarga.
Ia turut mengapresiasi kritik Darius Beda Daton terkait kelangkaan Pertalite dan maraknya penjualan BBM eceran dengan harga tinggi. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem distribusi BBM, terutama hingga wilayah pedesaan dan kepulauan.
“Rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya. Tukang ojek, petani, nelayan, dan pedagang membutuhkan BBM untuk bekerja. Ketika Pertalite kosong, mereka terpaksa mengeluarkan biaya lebih besar. Pada akhirnya, ekonomi keluarga ikut tertekan,” katanya.
Winston menegaskan, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan dan tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan mengenai penyebab kelangkaan.
“Negara harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Jika rakyat dituntut memenuhi kewajibannya, pemerintah juga harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Winston mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina membuka informasi mengenai alokasi Pertalite untuk NTT, menjamin kelancaran pasokan, serta mengevaluasi kuota apabila terbukti tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ua juga meminta Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi serta pengawasan distribusi BBM agar penyaluran tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
Winston berharap langkah cepat dan terukur segera dilakukan sehingga kelangkaan tidak terus berulang dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin terbebani.
“Pertalite boleh kosong sesaat karena gangguan distribusi. Tetapi tanggung jawab pemerintah tidak boleh ikut kosong. Masyarakat membutuhkan solusi nyata agar bisa bekerja, berusaha, dan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus menanggung biaya BBM yang semakin tinggi,” pungkasnya.(**)
