INDONESIA PEMBAHARUAN,KOTA KUPANG- Dinas PUPR Provinsi NTT dalam pencapaian kinerja 2025 mengelar rapat kerja jasa kontruksi dalam bentuk mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan dan pertumbuhan ekonomi pelaku jasa kontruksi yang di gelar di Aula Fernandes kantor Gubernur NTT Selasa, (13/01/2026).
Dalam rapat kerja jasa kontruksi yang di gelar, Gubernur NTT Melkiades Imanuel Laka Lena memberi apresiasi atas pencapaian kerja Dinas PUPR Provinsi ditengah keterbatasan Anggaran dan mampu menyelesaikan Infrastruktur di berbagai daerah.
Di sampaikan Gubernur NTT bahwa sepanjang tahun 2025 sudah banyak program infrastruktur pada sektor jalan, sumber daya air, permukiman yang sudah dilakukan ditengah kondisi ekonomi yang belum stabil
",Untuk pemukiman di akui masih kurang dari jumlah yang sudah di tetapkan. Masih banyak tugas yang belum mencapai target yang di tetapkan oleh pemerintah pusat sehingga kita berharap agar tahun 2026 ada penambahan dana untuk meningkatkan infrastruktur dan pemukiman layak huni bagi masyarakat",tutur Gubernur NTT .
Di sampaikan Gubernur bahwa rapat kerja merupakan sarana keterbukaan informasi kepada publik terkait pencapaian pembangunan infrastruktur secara transparan dan akuntabel.Rapat kerja juga menjadi bagian penting untuk peningkatan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut tercermin dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029, yang menempatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan sebagai salah satu prioritas utama.
Gubernur NTT juga menegaskan bahwa Pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga harus memenuhi unsur keselamatan, kepatuhan regulasi dan keberlanjutan.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat kerja ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur di Tahun 2025 dan penguatan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan.
Beny menyampaikan bahwa tujuan diadakannya evaluasi hasil pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi melalui rekomendasi perbaikan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah.
"Rapat kerja ini juga menjadi media penyampaian informasi capaian pembangunan infrastruktur kepada publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang konstruksi,"Tutur Beny Nahak.
Di tambahkannya lagi bahwa jasa konstruksi lintas kabupaten/kota dengan target 22 paket pekerjaan dan capaian progres sebesar 12,73 persen. Kegiatan ini diperkuat melalui Focus Group Discussion (FGD) serta program sertifikasi tenaga ahli jenjang 7 guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia konstruksi lokal.
Sementara untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ,Beny menegaskan komitmen pembangunan permukiman layak huni melalui program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Selain penyaluran bantuan PSU yang telah terealisasi 100 persen di sejumlah lokasi, Dinas PUPR NTT menyusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
“Pembangunan infrastruktur 2025 kami arahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas dan daya saing wilayah,” kata Benyamin.
Rekap capaian tersebut menegaskan posisi infrastruktur sebagai fondasi utama strategi Bangun NTT, yang tidak semata mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan dampaknya yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Peserta rapat kerja yang hadir melibatkan unsur pemerintah provinsi dan kepala balai di NTT, para pejabat pembuat komitmen (PPK) jasa konstruksi, kontraktor, konsultan, asosiasi jasa konstruksi, akademisi, aparat penegak hukum, dan APIP.(Novie)
