eks-plt-bupati-sabu-raijua-terseret-kasus-korupsi-rp3,88-miliar-kejari-langsung-tahan
INDONESIA PEMBAHARUAN,KUPANG – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian modal usaha untuk pengelolaan Pabrik Pengolahan Rumput Laut di Kabupaten Sabu Raijua memasuki babak baru. Mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sabu Raijua periode 2014–2019, Drs. Nicodemus N. Rihi Heke, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabu Raijua.
Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Nicodemus juga langsung ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang, Senin (16/11/2026).
Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian modal usaha kepada CV MZ untuk pengelolaan Pabrik Pengolahan Rumput Laut Tahun Anggaran 2017.
Perkara tersebut menjadi sorotan karena berdasarkan hasil penyidikan, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp3.885.914.545 atau sekitar Rp3,88 miliar.
Penyidik Kejari Sabu Raijua menetapkan Nicodemus sebagai tersangka setelah mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Sebelum penetapan status hukum tersebut, Nicodemus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penyidik Kejari Sabu Raijua, S. Hendrik Tiip, menjelaskan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.
Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh penyidik dalam proses penanganan perkara tersebut.
Kerugian Negara Hampir Rp4 Miliar
Nilai kerugian negara sebesar Rp3,88 miliar menjadi salah satu perhatian utama dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemberian modal usaha untuk pengelolaan pabrik pengolahan rumput laut tersebut.
Program yang semestinya mendukung pengembangan sektor ekonomi dan pengolahan hasil laut itu kini justru menjadi objek penyidikan tindak pidana korupsi.
Nicodemus disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Kejaksaan Dalami Kemungkinan Tersangka Lain
Tidak berhenti pada penetapan satu tersangka, penyidik Kejari Sabu Raijua juga masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
S. Hendrik Tiip menegaskan, penyidik masih mencermati dan mendalami seluruh alat bukti sebelum mengambil langkah hukum terhadap pihak lain.
Pengembangan perkara ini menjadi penting untuk mengungkap secara menyeluruh proses pemberian modal usaha kepada CV MZ, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan program tersebut.
Publik kini menanti keseriusan aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara ini secara transparan dan tuntas. Tidak hanya berhenti pada satu orang tersangka, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terbukti memiliki keterlibatan.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Nicodemus tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(**)
