INDONESIA BAHARUA Ekonomi N,KOTA KUPANG,12 Maret 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Otoritas Jaksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Ekonomi Daerah di Kantor OJK Provinsi NTT sebagai upaya memperkuat sinergi antar mama instansi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mendorong penguatan sektor unggulan, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif di daerah, Kamis (12/3).
Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala OJK Provinsi NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Adi Setiawan, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Matamira B. Kale, jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT, akademisi, Lembaga jasa keuangan serta unsur asosiasi profesi ekonomi.
Pembahasan dalam rapat difokuskan pada berbagai isu strategis perekonomian daerah, antara lain perkembangan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penguatan sektor unggulan lokal, peningkatan investasi, serta optimalisasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sektor pertanian menjadi perhatian utama mengingat kontribusinya yang besar terhadap struktur ekonomi NTT, sekaligus potensinya untuk terus diperkuat melalui dukungan pembiayaan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan rantai nilai berbasis potensi lokal.
Dalam arahannya, Gubernur NTT menegaskan bahwa penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan UMKM di Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau akan membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing produk lokal.
Gubernur juga menekankan bahwa pengembangan ekonomi daerah perlu dimulai dari penguatan sektor produktif berbasis potensi riil wilayah. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, dan komoditas unggulan lainnya perlu didorong secara konsisten sebelum memasuki tahapan hilirisasi dan industrialisasi agar proses transformasi ekonomi daerah berjalan lebih kokoh dan berkelanjutan.
Kepala OJK Provinsi NTT menegaskan komitmen OJK dalam memperkuat ekosistem pembiayaan yang mendukung pertumbuhan UMKM di daerah.
“Dengan dukungan pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, serta didukung oleh peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, diharapkan UMKM di NTT dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Jimmy.
Secara struktur ekonomi, NTT masih didominasi oleh usaha berskala kecil, di mana sekitar 99,45 persen unit usaha merupakan usaha mikro dan kecil, dengan dominasi pada sektor perdagangan dan usaha rumah tangga. Pada saat yang sama, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di berbagai kabupaten/kota.
Dari sisi akses pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTT hingga Februari 2026 mencapai Rp483 miliar, atau tumbuh sekitar 13,73 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan produktif masyarakat terus meningkat dan memerlukan dukungan ekosistem pembinaan yang semakin kuat.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat efektivitas penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi pelaku usaha produktif pada sektor-sektor prioritas daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan usaha berbasis potensi lokal.
Selain aspek pembiayaan, para peserta rapat juga menekankan pentingnya program pendampingan usaha, literasi keuangan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, serta penguatan kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan formal. Pendekatan ini dinilai penting agar pembiayaan yang diterima benar-benar mampu meningkatkan produktivitas usaha dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, perbankan, akademisi, dan pelaku usaha diharapkan semakin memperkuat fondasi ekonomi Nusa Tenggara Timur yang inklusif, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*Novie)
