 |
| Gubernur NTT ,Emanuel Melkiades Laka Lena |
INDONESIA PEMBAHARUAN, KOTA KUPANG +Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar memeriksa kembali proyek mangkrak atau proyek yang belum tuntas dikerjakan dari masa kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya.
Tujuannya untuk dievaluasi bersama, agar bisa mengajak pihak lain bekerja sama menuntaskan proyek-proyek, yang dianggap mampu mendorong perputaran ekonomi di NTT.
Hal ini merupakan salah satu langkah untuk menggerakan ekonomi, disamping rasionalitas program di masing-masing OPD Pemerintah Provinsi NTT.
“Saya minta semua OPD untuk cek kembali program yang sedang dijalankan oleh Melki-Johni, maupun beberapa Gubernur agar kita bisa evaluasi bersama setiap proyek yang ada di NTT yang dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya yang mangkrak atau tidak diurus, coba kita putar kembali. Kita bisa ajak pihak luar bekerja sama, sehingga menjadi bagian yang bisa kita rasakan manfaatnya,” ujarnya saat rapat bersama pimpinan OPD, Rabu, 25 Maret 2025.
Gubernur juga meminta agar masing-masing OPD membatasi pengeluaran.
“Menjadi catatan kita semua karena kondisi lagi tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu kita membatasi pengeluaran untuk yang penting-penting saja, dan mulai mengantisipasi kalau ada kebijakan dari pusat kita harus menyesuaikan,” ucapnya.
Selain membatasi pengeluaran, Gubernur juga menyampaikan agar masing-masing OPD merasionalkan program terlebih dahulu sebelum tim keuangan memeriksa program-program tersebut.
“Masing-masing OPD coba perbaiki dulu rencana belanja dan program, sebelum tim keuangan periksa. Merasionalkan masing-masing program, kita coba lebih cermat lagi dan ini menjadi bagian dari penghematan di tengah situasi yang tidak mudah,” jelasnya.
Rapat tersebut juga membahas program-program yang menjadi ikon Melki-Johni yakni NTT Mart, Meja Rakyat, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan.
Program yang telah dijalankan ini, diminta agar dibukukan sebagai dokumentasi agar kerja-kerja pemerintah bisa dipublikasikan dengan tujuan membangun optimisme di tengah masyarakat.(**)
